Perkuat Kapasitas ASN Pemprov Sulsel Kajati Didik Farkhan Beri Pembekalan Good Governance di Ramadhan Leadership Camp 2026
KEJATI SULSEL, Makassar– Dalam rangka penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulsel hadir memberikan pembekalan strategis dalam acara Ramadhan Leadership Camp 2026. Kegiatan retreat yang diikuti oleh 938 orang ASN Pemprov Sulsel ini digelar pada Selasa (24/2/2026) pagi di Asrama Haji Sudiang, Makassar.
Kegiatan ini diisi dengan ceramah panel bertema "Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah". Empat narasumber utama yang hadir membagikan wawasannya adalah Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko, dan Wakapolda Sulsel Brigjen Pol Nasri.
Tampil sebagai salah satu pembicara utama, Kajati Sulsel Dr. Didik Farkhan Alisyahdi menekankan pentingnya membangun sebuah sistem yang kuat dibandingkan hanya mengandalkan moralitas individu semata dalam tata kelola birokrasi.
"Saya yakin moral manusia itu bisa berubah, makanya perlu sistem yang baik. Pertama yang harus dibangun adalah sistem, bukan sekadar moral. Memperbaiki sistem akan melahirkan transparansi, efektivitas, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan," tegas Kajati Sulsel.
Sebagai bukti nyata, Dr. Didik Farkhan membagikan pengalamannya saat menggagas inovasi pelayanan tilang bernama "Si Anti Ribet" (Siap Antar Tilang ke Rumah dengan Cepet) ketika dirinya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. Layanan ini memungkinkan para pelanggar lalu lintas mengurus denda tilang dengan mudah melalui pesan singkat, di mana dokumen tilang yang disita akan langsung diantarkan oleh kurir ojek ke alamat rumah pelanggar.
"Inovasi pelayanan tilang ini terbukti berhasil memangkas birokrasi yang rumit sekaligus sukses meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tanpa adanya celah kebocoran anggaran," jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi dalam materinya menyoroti hubungan kemitraan strategis antara pihak legislatif (DPRD) dengan pihak eksekutif (Pemprov Sulsel). Ia menekankan pentingnya mengoptimalkan peran mitra strategis dari kedua lembaga tersebut untuk kesejahteraan rakyat.
"Kami ingin kepentingan masyarakat yang kami wakili bisa benar-benar diperhatikan dan direalisasikan oleh pemerintah daerah, terutama yang berasal dari hasil reses dan pokok-pokok pikiran (pokir) dewan," ujar Andi Rachmatika.
Senada dengan upaya penguatan ekosistem pemerintahan yang bersih, Wakapolda Sulsel Brigjen Pol Nasri turut memaparkan komitmen dan peran aktif Polri dalam mendukung serta mengawal tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) agar dapat berjalan kondusif di wilayah Sulawesi Selatan.
Dari perspektif pertahanan, Pangdam Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko memberikan tinjauan strategis mengenai peran institusi militer dalam mendukung jalannya pemerintahan daerah. Ia mengingatkan bahwa tentara selalu berjalan seiring dengan sejarah panjang bangsa. Menurutnya, sebuah peradaban negara bisa terus bertahan kokoh jika didukung oleh tiga elemen unggul, yakni hadirnya TNI/Polri, ASN, dan intelijen yang mumpuni.
"TNI melalui pembinaan teritorial berfokus pada peningkatan kesadaran bela negara rakyat Indonesia. Tentara juga hadir untuk berbagi peran dalam melakukan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah. Sebagai contoh, berdasarkan data saat ini, terdapat 337 titik di wilayah Sulsel yang masih sangat membutuhkan infrastruktur pembangunan jembatan," jelas Mayjen TNI Bangun Nawoko.
Kegiatan *Ramadhan Leadership Camp* 2026 ini diharapkan mampu memberikan pencerahan, memperkuat sinergi, dan memotivasi para ASN Pemprov Sulsel untuk terus berinovasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih bersih, transparan, dan melayani.