Kembalikan Kerugian Korban Rp118 Juta Tersangka Penipuan Tanah di Tana Toraja Bebas Lewat Mekanisme Keadilan Restoratif
KEJATI SULSEL, Makassar— Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) kembali menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice/RJ). Persetujuan ini diberikan atas perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tana Toraja. Keputusan tersebut ditetapkan usai pelaksanaan ekspose perkara secara virtual pada Selasa (10/11/2026).
Ekspose perkara dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Muhammad Syarifuddin, didampingi Wakajati Sulsel, Prihatin, Aspidum, Teguh Suhendro, Koordinator, Nur Utami Dewi Saudi, beserta jajaran Pidum Kejati Sulsel. Dari pihak Kejari Tana Toraja, ekspose dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja, Andi Mujahidah Amal, Kasi Pidum, Muhammad Farid Nurdin, serta Jaksa Fasilitator, Rusman.
Perkara yang diajukan RJ ini melibatkan seorang ibu rumah tangga berusia 46 tahun berinisial BB alias MD, warga Lembang Simbuang, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja selaku Tersangka. Ia disangka melanggar Pasal 492 atau Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, atas dugaan penipuan atau penggelapan terhadap saksi korban berinisial DM (54), seorang wiraswasta warga Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja.
Kasus ini bermula pada awal tahun 2020 ketika Tersangka menawarkan sebidang tanah di Kelurahan Rantedada kepada korban seharga Rp350.000 per meter persegi. Dalam kesepakatan tersebut, Tersangka berjanji akan mengurus penerbitan sertifikat tanah dan menyerahkannya kepada korban. Antara Maret hingga September 2020, korban telah menyerahkan pembayaran tunai sebesar Rp109.000.000 ditambah pengambilan barang di kios senilai Rp9.871.000, sehingga total pembayaran mencapai Rp118.871.000. Namun, Tersangka tidak kunjung menyerahkan sertifikat tersebut. Puncaknya, pada Agustus 2022 Tersangka secara diam-diam menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas namanya sendiri dan menjaminkannya ke bank untuk memperoleh kredit pribadi tanpa sepengetahuan korban.
Penyelesaian perkara di luar persidangan melalui mekanisme keadilan restoratif ini diajukan karena telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 80 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, di antaranya:
1. Tindak pidana yang disangkakan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
2. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, yang dikuatkan dengan hasil penelusuran data SIPP di PN Makale, PN Enrekang, PN Palopo, dan PN Pinrang yang seluruhnya nihil.
3. Telah tercapai kesepakatan perdamaian secara kekeluargaan pada Selasa, 3 November 2026 di Kantor Kejari Tana Toraja.
4. Tersangka telah memulihkan seluruh kerugian korban dengan mengembalikan uang secara tunai sebesar Rp118.871.000, dan pihak korban telah memaafkan perbuatan Tersangka.
5. Terdapat pertimbangan sosiologis berdasarkan hasil profiling, di mana Tersangka merupakan seorang ibu rumah tangga dengan empat orang anak yang membantu perekonomian keluarga dengan berjualan. Selain itu, masyarakat dan tokoh setempat merespons positif perdamaian ini karena Tersangka dikenal sebagai warga yang baik di lingkungannya.
Mengawali arahannya, Kajati Sulsel Muhammad Syarifuddin menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran Kejari Tana Toraja yang telah mengupayakan penyelesaian perkara ini.
"Setelah mendengarkan paparan yang disampaikan dan kelengkapan administrasi yang dikirimkan, maka kami mempertimbangkan bahwa permohonan penghentian penuntutan berdasarkan mekanisme keadilan restoratif telah memenuhi persyaratan, yaitu adanya perdamaian dan dikembalikannya kerugian yang diharapkan dapat memulihkan keadaan seperti semula," tegas Muhammad Syarifuddin.
"Maka saya memutuskan perkara yang diajukan permohonan MKR atas nama Tersangka BB yang disangka melanggar Pasal 492 atau Pasal 486 No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah memenuhi syarat subjektif dan objektif Mekanisme Keadilan Restoratif sesuai Pasal 80 KUHAP 2025 dan disetujui permohonan untuk diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif," tambahnya.
Selanjutnya, Kajati Sulsel menginstruksikan Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja untuk segera meminta penetapan persetujuan RJ ke Pengadilan Negeri setempat. Apabila Tersangka ditahan, agar segera dikeluarkan dari tahanan setelah mendapatkan persetujuan RJ dari PN setempat. Jajaran juga diminta segera merampungkan penyelesaian barang bukti dan administrasi sesuai ketentuan, mendokumentasikan kegiatan, menjilid berkas RJ dengan cover putih, serta melaporkan hasil pelaksanaannya secara berjenjang.
Menutup kegiatan ekspose, Kajati Sulsel kembali memberikan peringatan tegas kepada seluruh jaksa. "Untuk menjadi perhatian bagi para jaksa bahwa dilarang dan tidak boleh ada transaksional dalam penyelesaian perkara. Jika terjadi, maka pimpinan akan menindak tegas. Demikian untuk dilaksanakan," pungkasnya.
Makassar, 11 November 2026
KASI PENKUM KEJATI SULSEL