Dipicu Kesalahpahaman Pinjaman Bank Kasus Penganiayaan Sesama Guru TK di Pangkep Berakhir Damai Lewat Restorative Justice Kejati Sulsel

Dipicu Kesalahpahaman Pinjaman Bank Kasus Penganiayaan Sesama Guru TK di Pangkep Berakhir Damai Lewat Restorative Justice Kejati Sulsel

KEJATI SULSEL, Makassar — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) kembali menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice/RJ). Persetujuan ini diberikan atas perkara tindak pidana penganiayaan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkajene Kepulauan (Pangkep). Keputusan tersebut ditetapkan usai pelaksanaan ekspose perkara secara virtual, Selasa (10/11/2026).

Ekspose perkara dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Muhammad Syarifuddin, didampingi Wakajati Sulsel, Prihatin, Aspidum, Teguh Suhendro, Koordinator, Nur Utami Dewi Saudi, beserta jajaran Pidum Kejati Sulsel. Dari pihak Kejari Pangkep, ekspose dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan, Jhon Ilef Malamassam, Kasi Pidum, Muhammad Akbar, serta Jaksa Fasilitator, Puteri Dwi Wulandari Kusnedi.

Perkara yang diajukan RJ ini melibatkan seorang perempuan berusia 40 tahun berinisial RA, warga Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros selaku Tersangka. Ia disangka melanggar Pasal 466 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, atas dugaan penganiayaan terhadap saksi korban berinisial N (30), seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) warga Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Keduanya diketahui sama-sama berprofesi sebagai guru di TK Negeri Pembina.

Kasus ini bermula pada Jumat, 8 Mei 2026, ketika korban bertanya kepada suami Tersangka terkait pinjaman BRI. Tersangka yang melihat hal tersebut menjadi salah paham dan berteriak kepada korban dengan suara keras. Keesokan harinya, Sabtu, 9 Mei 2026, korban melapor kepada kepala sekolah karena merasa dipermalukan. Tersangka kemudian memanggil korban ke kelas untuk klarifikasi. Saat bertemu, Tersangka menyuruh korban duduk melantai, namun korban menolak. Tersangka kemudian menampar pipi kiri korban, mendorongnya ke arah loker, membenturkan kepalanya ke loker, dan menarik jilbab korban hingga robek sebelum akhirnya dilerai oleh saksi lain.

Akibat kejadian tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Batara Siang, korban mengalami bengkak pada kepala bagian tengah kiri dan bengkak pada pipi kiri bagian bawah akibat kekerasan benda tumpul.

Penyelesaian perkara di luar persidangan melalui mekanisme keadilan restoratif ini diajukan karena telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 80 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, di antaranya:

1. Tindak pidana yang disangkakan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
2. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan bukan residivis, yang dikuatkan dengan penelusuran data SIPP di PN Pangkajene, PN Maros, dan PN Makassar.
3. Luka yang diderita korban sudah sembuh dan telah kembali pada keadaan semula.
4. Tersangka telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban telah memaafkan tersangka sehingga telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak tanpa syarat pada 3 November 2026.
5. Terdapat pertimbangan sosiologis di mana Tersangka merupakan guru honorer yang memiliki seorang anak berusia 4 tahun dan masih membiayai keluarganya. Masyarakat dan tokoh setempat juga merespons positif upaya perdamaian ini.

Mengawali arahannya, Kajati Sulsel Muhammad Syarifuddin menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran Kejari Pangkajene Kepulauan yang telah memfasilitasi perdamaian perkara tersebut.

"Setelah mendengarkan paparan yang disampaikan dan kelengkapan administrasi yang dikirimkan, maka kami mempertimbangkan bahwa permohonan penghentian penuntutan berdasarkan mekanisme keadilan restoratif telah memenuhi persyaratan, yaitu adanya perdamaian dan dikembalikannya kerugian yang diharapkan dapat memulihkan keadaan seperti semula," tegas Muhammad Syarifuddin.

"Maka saya memutuskan perkara yang diajukan permohonan MKR atas nama Tersangka RA yang disangka melanggar Pasal 466 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah memenuhi syarat subjektif dan objektif Mekanisme Keadilan Restoratif sesuai Pasal 80 KUHAP 2025 dan disetujui permohonan untuk diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif," tambahnya.

Selanjutnya, Kajati Sulsel menginstruksikan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan untuk segera meminta penetapan persetujuan RJ ke Pengadilan Negeri setempat. Apabila Tersangka ditahan, agar segera dikeluarkan dari tahanan setelah mendapatkan persetujuan RJ dari PN setempat. Jajaran juga diminta segera merampungkan penyelesaian barang bukti dan administrasi sesuai ketentuan, mendokumentasikan kegiatan, menjilid berkas RJ dengan cover putih, serta melaporkan hasil pelaksanaannya secara berjenjang.

Menutup kegiatan ekspose, Kajati Sulsel kembali memberikan peringatan tegas kepada seluruh jaksa. "Untuk menjadi perhatian bagi para jaksa bahwa dilarang dan tidak boleh ada transaksional dalam penyelesaian perkara. Jika terjadi, maka pimpinan akan menindak tegas. Demikian untuk dilaksanakan," pungkasnya.

Makassar, 11 November 2026
KASI PENKUM KEJATI SULSEL

Bagikan tautan ini

Mendengarkan