Kembalikan Kerugian Rp3419 Juta Kejati Sulsel Setujui Keadilan Restoratif Kasus Pencurian Kartu Kredit di Makassar

Kembalikan Kerugian Rp3419 Juta Kejati Sulsel Setujui Keadilan Restoratif Kasus Pencurian Kartu Kredit di Makassar

KEJATI SULSEL, Makassar— Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) kembali menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice/RJ) atas perkara tindak pidana pencurian yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar, Selasa (17/11/2026). Persetujuan ini diputuskan setelah Tersangka menunjukkan itikad baik dengan mengembalikan seluruh kerugian korban yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.

Ekspose perkara ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Muhammad Syarifuddin. Dari jajaran Kejari Makassar, ekspose turut diikuti oleh Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Andi Panca Sakti, Kasi Pidum, Fri Harmoko, serta Jaksa Fasilitator, Yusnita.

Perkara yang diusulkan untuk dihentikan penuntutannya ini melibatkan Tersangka AR (33), seorang wiraswasta, yang disangka melanggar Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ia diduga melakukan pencurian empat buah kartu kredit milik saksi korban, FR (32).

Kronologi kejahatan ini bermula dari perkenalan antara korban dan Tersangka melalui aplikasi jejaring sosial HeeSay. Tersangka yang saat itu mengaku bernama "Agung Laksada", meminta korban menjemputnya di Hotel Aston Makassar pada Sabtu, 11 Juli 2026. Di tengah perjalanan menggunakan mobil korban, Tersangka diam-diam mengambil empat kartu kredit (Mandiri, DBS, dan UOB) yang tersimpan di dalam dompet di atas tuas rem tangan mobil.

Lebih mengejutkannya, setelah berhasil menggasak kartu kredit tersebut, Tersangka langsung terbang ke Kota Kendari untuk melakukan transaksi besar-besaran. Tersangka membelanjakan kartu kredit korban untuk membeli dua unit handphone iPhone 17 serta dua keping emas Antam dengan total berat 100 gram, sebelum akhirnya kembali lagi ke Makassar di hari yang sama. Seluruh barang hasil kejahatan tersebut kemudian ia uangkan untuk bermain trading/saham dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang mengakibatkan korban menelan kerugian hingga Rp341.958.000.

Namun, melalui pendekatan restoratif yang difasilitasi oleh Kejaksaan Negeri Makassar pada 4 November 2026 di Baruga Adhyaksa, perkara ini berhasil diselesaikan di luar meja hijau. Penyelesaian ini disetujui karena telah memenuhi sejumlah persyaratan formil dan sosiologis sesuai ketentuan Pasal 80 KUHAP 2025:

* Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana (bukan pengulangan/residivis).
* Tindak pidana yang disangkakan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Kategori V.
* Telah tercapai kesepakatan perdamaian secara ikhlas antara Tersangka dan korban.
* Tersangka telah mengganti dan memulihkan seluruh kerugian materiil korban secara tunai sebesar Rp341.958.000, sehingga keadaan kembali seperti semula.
* Pertimbangan sosiologis bahwa Tersangka merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi seorang istri dan dua orang anak yang masih kecil, serta mendapat respons positif dari masyarakat sekitar.

Menanggapi paparan tersebut, Kajati Sulsel Muhammad Syarifuddin memberikan apresiasi kepada jajaran Kejari Makassar.

"Setelah mendengarkan paparan yang disampaikan dan kelengkapan administrasi yang dikirimkan, maka kami mempertimbangkan bahwa permohonan penghentian penuntutan berdasarkan mekanisme keadilan restoratif telah memenuhi persyaratan, yaitu adanya perdamaian. Dikembalikannya kerugian diharapkan dapat memulihkan keadaan seperti semula," urai Kajati Sulsel.

"Maka saya memutuskan perkara yang diajukan permohonan MKR atas nama Tersangka AR yang disangka melanggar Pasal 476 Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah memenuhi syarat subjektif dan objektif Mekanisme Keadilan Restoratif sesuai Pasal 80 KUHAP 2025 dan disetujui permohonan untuk diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif," tegasnya.

Selanjutnya, Kajati menginstruksikan agar Kejaksaan Negeri Makassar segera meminta penetapan persetujuan RJ ke Pengadilan Negeri setempat. Apabila Tersangka saat ini ditahan, ia memerintahkan agar segera dikeluarkan dari tahanan setelah persetujuan PN terbit. Seluruh penyelesaian barang bukti dan administrasi juga harus dirampungkan sesuai ketentuan, didokumentasikan, dan dilaporkan secara berjenjang dengan menjilid berkas menggunakan sampul putih.

Sebagai penutup, Kajati Sulsel kembali melontarkan peringatan tegas yang ditujukan kepada seluruh jajaran jaksa. "Untuk menjadi perhatian bagi para jaksa, bahwa dilarang dan tidak boleh ada transaksional dalam penyelesaian perkara. Jika terjadi, maka pimpinan akan menindak tegas. Demikian untuk dilaksanakan," pungkas Muhammad Syarifuddin.

Makassar, 18 November 2026
KASI PENKUM KEJATI SULSEL
 

Bagikan tautan ini

Mendengarkan