Sinergi Penegakan Hukum dan Pembangunan Kajati Sulsel Sila Pulungan Terima Kunjungan Inspektur Jenderal Kemen PKP Heri Jerman
KEJATI SULSEL, Makassar – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Dr. Sila H. Pulungan, menerima kunjungan kerja resmi dari Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Kemen PKP) RI, Heri Jerman, bertempat di Kantor Kejati Sulsel, Makassar.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan produktif tersebut, Kajati Sulsel didampingi oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Prihatin, Asisten Pembinaan (Asbin), Abdillah dan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus), Rachmat Supriady.
Pertemuan ini menjadi ajang koordinasi strategis antarlembaga yang berfokus pada dua agenda utama:
1. Pembangunan Hunian Vertikal (Rusunawa) Kejaksaan: Rencana pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) bagi jajaran Kejaksaan di wilayah Makassar. Fasilitas ini diproyeksikan untuk menunjang sarana prasarana serta kesejahteraan pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas di Sulawesi Selatan.
2. Koordinasi Penegakan Hukum: Membangun sinergi dalam tindak lanjut temuan permasalahan oleh Inspektorat Jenderal Kemen PKP. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan setiap temuan administratif maupun indikasi pelanggaran hukum dapat ditangani secara cepat, tepat, dan transparan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Dr. Sila H. Pulungan menyambut baik inisiatif dan koordinasi yang dibangun oleh Kemen PKP. Beliau menegaskan bahwa Kejati Sulsel siap mendukung penuh, baik dari sisi pengawalan pembangunan infrastruktur agar tepat sasaran, maupun dalam hal penegakan hukum terhadap oknum-oknum yang menghambat program strategis pemerintah di sektor pemukiman.
"Kami mengapresiasi langkah Irjen Kemen PKP untuk berkoordinasi. Kejaksaan Tinggi Sulsel menyampaikan komitmen untuk mengawal proyek Rusunawa ini terlebih nantinya akan dimanfaatkan oleh pegawai kejaksaan," ujar Dr. Sila H. Pulungan.
Kunjungan ini diharapkan mampu memperkuat integritas dalam pelaksanaan program-program Kementerian PKP di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Makassar, 7 Mei 2026
KASI PENKUM KEJATI SULSEL