Kajati Sulsel Sila Pulungan Terima Kunjungan Silaturahmi dan Koordinasi Group Head Hukum PT Pelindo
KEJATI SULSEL, Makassar – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Dr. Sila H. Pulungan, menerima kunjungan silaturahmi sekaligus koordinasi dari jajaran pimpinan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) bertempat di ruang kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kamis (07/05/2026). Pertemuan strategis ini dimaksudkan untuk memperkuat hubungan kelembagaan serta koordinasi terkait permasalahan hukum di lingkup pelabuhan.
Dalam pertemuan tersebut, Kajati Sulsel menyambut langsung Group Head Hukum PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Dr. Akhirman, yang hadir didampingi oleh delegasi pimpinan Pelindo lainnya. Turut serta dalam rombongan tersebut antara lain Direktur SDM dan Umum PT Pelindo Jasa Maritim Rahmat Prayogi, Division Head SDM dan Umum Regional 4 Rinto Saiful, General Manager Cabang Makassar Iwan Sjarifuddin, Terminal Head TPK Makassar Teguh Firdaus, Branch Manager PT Pelindo Multi Terminal Makassar Sardi, SVP Hukum PT Pelindo Jasa Maritim Raplin Halid, serta Department Head Litigasi Pelindo Agung Farhan.
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya mempererat tali silaturahmi yang selama ini telah terjalin baik antara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan PT Pelindo sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis.
Selain sebagai ajang perkenalan, pertemuan ini juga membahas berbagai langkah koordinasi kedepan, khususnya dalam hal pendampingan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya yang diperlukan guna mendukung kelancaran operasional pelabuhan di wilayah Sulawesi Selatan.
Dr. Sila H. Pulungan menyampaikan apresiasinya atas kunjungan jajaran pimpinan Pelindo. Beliau menegaskan bahwa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan siap memberikan dukungan penuh dalam koridor hukum demi terciptanya tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) serta memastikan aset-aset negara yang dikelola oleh Pelindo mendapatkan kepastian hukum yang jelas.
Sinergi antara Kejati Sulsel dan PT Pelindo ini diharapkan dapat meminimalisir potensi kendala hukum dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional maupun operasional harian di pelabuhan, sehingga kontribusi sektor maritim terhadap ekonomi Sulawesi Selatan dapat berjalan maksimal dan transparan.
Makassar, 7 Mei 2026
KASI PENKUM KEJATI SULSEL