Kajati Sulsel Agus Salim Terima Kunjungan Pejabat Kementerian PU dan Kementerian PKP, Perkuat Sinergi Dukung Proyek Strategis Nasional
KEJATI SULSEL, Makassar– Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kajati Sulsel), Agus Salim, menerima kunjungan resmi dari perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) di Kantor Kejati Sulsel, Selasa (5/8/2025).
Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Kejaksaan dan institusi terkait dalam mendukung kelancaran proyek-proyek strategis nasional di wilayah Sulawesi Selatan.
Rombongan pejabat PUPR yang hadir dipimpin oleh Heriantono Waluyadi, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, yang juga bertindak sebagai Koordinator Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian PUPR di Sulsel. Para pejabat tersebut merupakan representasi dari berbagai balai yang memiliki peran krusial dalam pembangunan infrastruktur. Di antara mereka adalah Indra Cahya Kusuma (Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulsel), Baskoro Elmiawan (Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Wilayah Sulsel), Ryandra Narlan (Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Sulsel), Siti Nurrusiah (Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah Sulsel), Widyanto Hendro Saputro (Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar), serta Iwan (Kasatker Pelaksana Prasarana Strategis Sulsel).
Kajati Sulsel, Agus Salim mengatakan pertemuan ini menjadi forum penting untuk membahas berbagai isu terkait pembangunan infrastruktur, memastikan setiap proyek berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta membangun komunikasi yang efektif dan transparan.
"Kejaksaan berkomitmen untuk memberikan pendampingan dan pengawasan hukum guna memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara efektif dan bertanggung jawab," kata Kajati Sulsel, Agus Salim.
Kepala BBWS PJ, Heriantono Waluyadi menyebut dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan proyek-proyek strategis di Sulawesi Selatan dapat diselesaikan tepat waktu, berkualitas, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
"Sinergi antara Kejaksaan dan Kementerian PU dan PKP diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan proyek pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah, sekaligus mencegah potensi tindak pidana korupsi atau penyimpangan lainnya yang dapat menghambat kemajuan," sebut Heriantono.