Sinergi Jaga Stabilitas Daerah Kajati dan Forkopimda Sulsel Sepakat Kedepankan Dialog dan Penegakan Hukum Profesional
KEJATI SULSEL, Makassar — Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Muhammad Syarifuddin, menghadiri kegiatan silaturahmi dan pertukaran informasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Selatan bersama kementerian/lembaga, instansi terkait, serta pimpinan perguruan tinggi. Pertemuan strategis lintas sektoral ini diselenggarakan di lobi lantai 1 Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulawesi Selatan, Kamis (22/10/2026).
Kegiatan yang digagas oleh Kapolda Sulawesi Selatan ini menjadi wadah komunikasi dan pertukaran informasi antarinstansi dalam menyikapi berbagai isu aktual di wilayah Sulawesi Selatan. Sejumlah isu strategis yang menjadi pembahasan komprehensif meliputi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), aksi tawuran, polemik aktivitas pertambangan, peredaran rokok ilegal, peredaran gelap narkotika, hingga penanganan aksi unjuk rasa yang berpotensi mengganggu kepentingan umum.
Dalam kesempatan tersebut, Kajati Sulsel menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kapolda Sulsel dalam menggagas forum tersebut. Terkait dinamika penyampaian pendapat di muka umum, Kajati secara khusus mengusulkan pembentukan "panggung aspirasi" sebagai ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan tuntutannya secara tertib, terkoordinasi, dan konstruktif.
"Melalui ruang dialog tersebut, aspirasi masyarakat dapat didengar dan ditampung dengan baik tanpa mengabaikan hak warga lainnya untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Pendekatan dialogis perlu dikedepankan, sehingga setiap aspirasi dipahami secara komprehensif sebelum menentukan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk langkah hukum apabila terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan," jelas Kajati Sulsel.
Kajati sulsel juga menyoroti aspek penegakan hukum, Kajati Sulsel menekankan krusialnya efektivitas koordinasi antara lembaga.
“Penguatan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum sejak awal proses penanganan perkara pidana sangat penting. Hal ini untuk meminimalkan pengembalian berkas perkara secara berulang (bolak-balik perkara), sehingga penegakan hukum tidak berlarut-larut dan proses penyelesaian perkara berjalan lebih profesional, efektif, serta akuntabel," jelas Muhammad Syarifuddin.
Gagasan tersebut sejalan dengan pandangan Kapolda Sulsel, Irjen Pol M. Awal Chairuddin, yang turut mengusulkan agar unjuk rasa dipusatkan di tempat tertentu untuk mencegah gangguan ketertiban. Kapolda juga menekankan pentingnya langkah cepat menangani kejahatan jalanan seperti begal dan tawuran, guna memberikan jaminan keamanan bagi pertumbuhan ekonomi, swasembada pangan, dan pembangunan infrastruktur daerah.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, merespons positif agar forum terhormat ini dijadikan agenda rutin. Ia menyoroti pentingnya perlindungan masyarakat dari dampak kelangkaan BBM yang memukul perekonomian, krisis pemadaman listrik bergilir akibat kemarau di PLTA, hingga mitigasi libur akhir tahun. Untuk menekan tawuran di Makassar, Wagub mendorong pengaktifan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) mulai dari tingkat RT/RW.
Terkait kelangkaan energi, Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, mendesak adanya penegakan hukum yang tegas terhadap praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi, khususnya di sektor pertambangan yang serapan hariannya dinilai jauh melebihi total penggunaan BBM di Kota Makassar.
Menyikapi seluruh dinamika tersebut, Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Bangun Nawoko, menegaskan kesiapan penuh jajaran TNI. "Saatnya kita bertindak dengan melaksanakan ide dan gagasan untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Kami siap bersinergi memberikan rasa aman," tegas Pangdam.
Kegiatan silaturahmi berskala masif ini turut dihadiri oleh Pangdivif 3 Kostrad, perwakilan Kodaeral VI Makassar, Pangkodau II Makassar, Pangkosek Hanudnas II Makassar, Ketua Pengadilan Tinggi Sulsel, Kepala BNNP Sulsel, perwakilan Kabinda Sulsel, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, jajaran Kepala Kanwil (Kemenkumham, HAM, Bea Cukai, Pemasyarakatan, Imigrasi), serta perwakilan pimpinan perguruan tinggi termasuk Rektor UIN Alauddin, Unhas, UNM, UMI, Unismuh, dan Universitas Bosowa.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi, komunikasi, dan koordinasi yang semakin solid dan berkelanjutan antara unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, TNI-Polri, kementerian/lembaga, dan perguruan tinggi, yang menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan situasi Sulawesi Selatan yang aman, kondusif, dan harmonis.
Makassar, 22 Oktober 2026
KASI PENKUM KEJATI SULSEL