Wujudkan Reintegrasi Sosial Berkeadilan Aspidum Kejati Sulsel Paparkan Peran Jaksa dalam Eksekusi Pidana Kerja Sosial di Semiloka Nasional UNM
KEJATI SULSEL, Makassar — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) yang diwakili oleh Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum), Teguh Suhendro, S.H., M.Hum., hadir sebagai narasumber utama dalam kegiatan Semiloka Nasional bertajuk "Implementasi Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Nasional: Sinergi Multipihak Menuju Reintegrasi Sosial yang Berkeadilan". Kegiatan ini berlangsung di Lantai 2 Menara Phinisi, Universitas Negeri Makassar (UNM), pada Senin (9/11/2026).
Acara berskala nasional ini diselenggarakan atas kerja sama Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH) UNM. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 160 peserta yang terdiri dari jajaran Pegawai Bapas Kelas I Makassar, dosen, mahasiswa, Jaksa dari Kejaksaan Negeri Makassar, Penyidik Polrestabes Makassar dan Polres Pelabuhan, Lembaga Adat/Masyarakat (LAM), serta berbagai organisasi kemasyarakatan.
Rangkaian acara diawali dengan laporan dari Kepala Bapas Kelas I Makassar, Surianto, selaku Ketua Panitia, dilanjutkan dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan Sulawesi Selatan, Hernowo Sugiastanto. Agenda pembukaan diakhiri dengan keynote speech dari Dekan FISH UNM, Dr. H. Supriadi Torro.
Memasuki sesi pemaparan materi, Aspidum Kejati Sulsel, Teguh Suhendro, membawakan materi krusial berjudul "Peran Jaksa Sebagai Eksekutor Putusan Pidana Kerja Sosial".
Dalam pemaparannya, Aspidum menekankan pentingnya kesiapan aparatur kejaksaan selaku eksekutor dalam mengawasi pelaksanaan pidana kerja sosial (PKS) sebagaimana diamanatkan dalam KUHP Nasional yang baru (UU No. 1 Tahun 2023), guna memastikan terpidana menjalankan sanksinya secara efektif sekaligus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas.
"Prinsip utama dari pidana kerja sosial adalah 'menghukum tanpa memenjarakan'. Tujuannya sangat jelas, yaitu untuk mengurangi overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini tingkat huniannya mencapai di atas 250 persen, mengurangi beban biaya keuangan negara, memulihkan hubungan pelaku dengan masyarakat, serta mencegah stigmatisasi penjara yang justru bisa membuat orang menjadi lebih jahat," tegas Teguh Suhendro.
Lebih rinci, Aspidum menjabarkan empat ruang lingkup pengawasan yang harus dipastikan oleh Jaksa dalam pelaksanaan pidana kerja sosial, yaitu pengawasan terhadap kepatuhan waktu dan tempat, kepatuhan pelaksanaan program, kepatuhan perilaku atau sikap terpidana, serta kepatuhan pelaporan. Untuk mengoptimalkan hal tersebut, Ia juga menyoroti pentingnya mitigasi risiko dan sinergi antar instansi, seperti perlunya MoU untuk tempat eksekusi, jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi terpidana yang bekerja sosial, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah fungsi pengawasan.
Selain Aspidum Kejati Sulsel, sesi ini turut menghadirkan dua narasumber lain dari aparat penegak hukum, yakni Hakim Pengadilan Negeri Makassar, YM. Syafruddin, yang membawakan materi "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman/Pidana Kerja Sosial", serta Kabagbinops Ditreskrimum Polda Sulsel, AKBP Dr. Agus Khairul, dengan materi "Peran Kepolisian dalam Mendukung Proses Hukum Pidana Kerja Sosial".
Gagasan para narasumber kemudian dibedah secara komprehensif oleh tiga orang penanggap ahli, yaitu Dr. Ririn Nur Faathriani (Dosen Ilmu Hukum FISH UNM), Muhammad Ilham Taufik (Ketua DPW Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Provinsi Sulsel) dan Drs. Syaifuddin, M.Si. (Dosen Ilmu Sosial FISH UNM).
Kegiatan berlangsung interaktif pada sesi tanya jawab dan diskusi. Berbagai tantangan implementasi Pidana Kerja Sosial (PKS) dibahas secara mendalam, antara lain terkait kesiapan kelembagaan dalam penerapan PKS, instrumen assessment bagi terpidana, kajian penetapan peta lokasi kerja sosial, persepsi masyarakat, hingga upaya mengakomodasi kepentingan korban dalam pelaksanaan PKS.
Makassar, 9 November 2026
KASI PENKUM KEJATI SULSEL