Kesal Tak Dihiraukan Berujung Tabrak Pagar Kasus Petani di Sinjai Berakhir Damai Lewat Restorative Justice

Kesal Tak Dihiraukan Berujung Tabrak Pagar Kasus Petani di Sinjai Berakhir Damai Lewat Restorative Justice

KEJATI SULSEL, Makassar— Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) kembali menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice/RJ). Persetujuan ini diberikan atas perkara tindak pidana pengrusakan barang yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sinjai. Keputusan tersebut ditetapkan usai pelaksanaan ekspose perkara secara virtual, Selasa (17/11/2026).

Ekspose perkara dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Muhammad Syarifuddin, didampingi Wakajati Sulsel, Prihatin, Aspidum, Teguh Suhendro, beserta jajaran Pidum Kejati Sulsel. Dari pihak Kejari Sinjai, ekspose dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai, Budiman, Kasi Pidum, Andi Prawiro Setiono, serta Jaksa Fasilitator, Muhammad Wira Satria.

Perkara yang diajukan RJ ini melibatkan seorang petani berusia 46 tahun berinisial ABn selaku Tersangka. Warga Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai ini disangka melanggar Pasal 521 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atas dugaan pengrusakan terhadap barang milik saksi korban berinisial AAAP (23), seorang mahasiswa yang juga warga Kecamatan Sinjai Borong.

Kasus ini bermula pada Kamis, 10 September 2026, sekitar pukul 19.20 WITA. Tersangka yang mengendarai mobil Suzuki APV mendatangi rumah korban dan membunyikan klakson berkali-kali. Lantaran merasa kesal tidak ada penghuni rumah yang keluar, Tersangka memundurkan mobilnya lalu menyejajarkannya dengan pagar rumah korban. Tersangka kemudian menginjak pedal gas dan langsung menabrak pagar rumah korban hingga rusak dan roboh ke tanah.

Penyelesaian perkara di luar persidangan melalui mekanisme keadilan restoratif ini diajukan karena telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 80 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, di antaranya:

* Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan bukan residivis, yang dikuatkan dengan hasil penelusuran data SIPP di PN Sinjai, PN Bulukumba, PN Bantaeng, dan PN Takalar yang seluruhnya nihil.
* Tindak pidana yang disangkakan diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
* Tersangka menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
* Korban sudah tidak mempersoalkan kerugian yang diakibatkan oleh Tersangka, sehingga tercapai kesepakatan perdamaian secara kekeluargaan pada 9 November 2026 yang difasilitasi oleh Jaksa Fasilitator.
* Mendapat respons positif dan dukungan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

Mengawali arahannya, Kajati Sulsel Muhammad Syarifuddin menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran Kejari Sinjai yang telah memfasilitasi perdamaian perkara tersebut.

"Setelah mendengarkan paparan yang disampaikan dan kelengkapan administrasi yang dikirimkan, maka kami mempertimbangkan bahwa permohonan penghentian penuntutan berdasarkan mekanisme keadilan restoratif telah memenuhi persyaratan, yaitu adanya perdamaian dan dikembalikannya kerugian yang diharapkan dapat memulihkan keadaan seperti semula," tegas Muhammad Syarifuddin.

"Maka saya memutuskan perkara yang diajukan permohonan MKR atas nama Tersangka Awaluddin Bin Nawir yang disangka melanggar Pasal 521 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Telah memenuhi syarat subjektif dan objektif Mekanisme Keadilan Restoratif sesuai Pasal 80 KUHAP 2025 dan disetujui permohonan untuk diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif," tambahnya.

Selanjutnya, Kajati Sulsel menginstruksikan Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai untuk segera meminta penetapan persetujuan RJ ke Pengadilan Negeri setempat. Apabila Tersangka ditahan, agar segera dikeluarkan dari tahanan setelah mendapatkan persetujuan RJ dari PN setempat. Jajaran juga diminta segera merampungkan penyelesaian barang bukti dan administrasi sesuai ketentuan, mendokumentasikan kegiatan, menjilid berkas RJ dengan cover putih, serta melaporkan hasil pelaksanaannya secara berjenjang.

Menutup kegiatan ekspose, Kajati Sulsel kembali memberikan peringatan tegas kepada seluruh jaksa. "Untuk menjadi perhatian bagi para jaksa bahwa dilarang dan tidak boleh ada transaksional dalam penyelesaian perkara. Jika terjadi, maka pimpinan akan menindak tegas. Demikian untuk dilaksanakan," pungkasnya.

Makassar, 18 November 2026
KASI PENKUM KEJATI SULSEL

Bagikan tautan ini

Mendengarkan