Wujudkan 3 Juta Rumah Subsidi Bebas Masalah Hukum, Balai P3KP Sulawesi III Temui Kajati Sulsel

Wujudkan 3 Juta Rumah Subsidi Bebas Masalah Hukum, Balai P3KP Sulawesi III Temui Kajati Sulsel

KEJATI SULSEL, Makassar – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kajati Sulsel), Agus Salim, menerima kunjungan silaturahmi dari Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sulawesi III, Bakhtiar, Rabu (9/7/2025). 

Pertemuan ini menandai langkah penting dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Kejaksaan dan P3KP, khususnya dalam mendukung program strategis pemerintah di sektor penyediaan perumahan rakyat.

Dalam pertemuan tersebut, Kajati Sulsel Agus Salim menegaskan komitmen Kejaksaan untuk memberikan pendampingan hukum penuh demi kelancaran proyek-proyek strategis pemerintah, termasuk target ambisius penyediaan perumahan rakyat. 

"Kita harus bekerja keras untuk pemenuhan perumahan sekitar 3 juta unit rumah subsidi. Ini bukan tugas Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman saja, butuh support dan dukungan instansi serta pemerintah daerah," ujar Agus Salim.

Beliau menambahkan bahwa Jaksa Pengacara Negara (JPN) siap mendampingi pejabat atau instansi pemerintah dalam proses kontrak kerja, sekaligus memberikan masukan terkait penyediaan lahan. Hal ini krusial untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum, terutama yang berkaitan dengan aspek lahan perumahan.

Kepala Balai P3KP Sulawesi III, Bakhtiar, memaparkan bahwa program rumah swadaya di Sulawesi Selatan menargetkan 8.500 unit, dengan target 350 unit untuk setiap kabupaten/kota. Namun, Bakhtiar juga mengakui adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan proyek ini, seperti keterbatasan waktu, isu lahan, dan tantangan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Dengan adanya kerja sama yang erat ini, diharapkan efektivitas pelaksanaan program perumahan rakyat dapat meningkat secara signifikan. Sinergi antara Kejati Sulsel dan Balai P3KP Sulawesi III menjadi kunci untuk mengatasi hambatan hukum dan administratif, sehingga pembangunan perumahan di Sulawesi Selatan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran, demi kesejahteraan masyarakat.

Bagikan tautan ini

Mendengarkan