Audiensi dengan BPJS Kesehatan Kajati Sulsel Tekankan Penegakan Hukum Pidana dan Perdata
KEJATI SULSEL, Makassar — Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Muhammad Syarifuddin, menerima audiensi jajaran BPJS Kesehatan di Kantor Kejati Sulsel, Makassar, Kamis (12/11/2026).
Dalam pertemuan ini, Kajati Sulsel turut didampingi oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Prihatin beserta para Asisten.
Rombongan BPJS Kesehatan yang hadir didampingi langsung oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).
Pejabat BPJS Kesehatan yang terkonfirmasi hadir antara lain Deputi Direksi Wilayah IX Asyraf Mursalina, Asisten Deputi Hukum Theo Suwanda, serta Asisten Deputi Bidang SDMUK Saiyed Abdul Gaffar Assaqqaf.
Kunjungan ini berfokus membahas peran pendampingan JPN Kejati Sulsel terkait tata kelola dan penanganan perkara BPJS Kesehatan.
Kajati Sulsel, Muhammad Syarifuddin, mengusulkan agar ada kepatuhan ketat dalam pengelolaan BPJS Kesehatan, termasuk soal tagihan klaim dari rumah sakit.
"Harus ada upaya tegas bagi pelanggaran klaim dari rumah sakit. Ini penting untuk menjadi contoh dan peringatan bagi mitra faskes BPJS lainnya," tegas Muhammad Syarifuddin.
Lebih lanjut, Kajati Sulsel mendorong agar penindakan hukum disinergikan melalui dua jalur untuk mengoptimalkan pengembalian aset negara.
"Penanganan fraud atau kecurangan bisa diusut di Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus), kemudian pemulihan kerugiannya diupayakan lewat jalur perdata. Pada prinsipnya, kami siap memberikan pendampingan bagi BPJS di Sulsel," tambah Kajati.
Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah IX BPJS Kesehatan, Asyraf Mursalina, menjelaskan berbagai langkah mitigasi kecurangan pengajuan klaim yang terus dilakukan pihaknya.
"Kami akui saat ini tidak ada pegawai yang stand by di rumah sakit untuk memverifikasi klaim. Pegawai kami yang stand by di sana murni bertugas untuk pelayanan dan pengaduan pengguna," ungkap Asyraf.
Asyraf juga memaparkan tingginya beban layanan BPJS Kesehatan di wilayah Sulawesi Selatan yang mencapai sekitar 90 ribu pemanfaatan per hari kerja.
"Dengan tingginya volume pemanfaatan tersebut, mitigasi sangat dibutuhkan. Saat ini saja, sudah ada enam kasus terkait klaim BPJS Kesehatan yang sedang ditangani oleh pihak Kejaksaan," tutup Asyraf.
Makassar, 12 November 2026
KASI PENKUM KEJATI SULSEL