Terima Kunjungan Bupati Barru Kajati Sulsel Dorong Sinergi APIP dan APH Kawal Pembangunan Daerah

Terima Kunjungan Bupati Barru Kajati Sulsel Dorong Sinergi APIP dan APH Kawal Pembangunan Daerah

KEJATI SULSEL, Makassar — Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Muhammad Syarifuddin, didampingi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulsel, Prihatin, beserta sejumlah Asisten, menerima kunjungan audiensi jajaran Pemerintah Kabupaten Barru. Pertemuan strategis yang berlangsung hangat di Kantor Kejati Sulsel pada Senin (16/11/2026) ini bertujuan untuk memperkuat sinergisitas antara pemerintah daerah dan institusi penegak hukum.

Rombongan Pemerintah Kabupaten Barru dipimpin langsung oleh Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari. Turut hadir mendampingi dalam audiensi tersebut Wakil Bupati Barru Abustan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Barru Erik Yudistira, Wakapolres Barru, Sekretaris Daerah (Sekda) Barru, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari lingkup Pemerintah Kabupaten Barru.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari memaparkan laporan komprehensif terkait perkembangan pembangunan di wilayahnya. Ia secara khusus menyoroti keberlanjutan dan progres sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang saat ini tengah berjalan di Kabupaten Barru. 

“Kami hadir bersilaturahmi sekaligus melaporkan progres percepatan pembangunan di Kabupaten Barru, khususnya pelaksanaan Proyek Strategis Nasional seperti pembangunan sekolah rakyat, pembentukan koperasi nelayan merah putih, hingga inisiasi koperasi desa merah putih yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Andi Ina Kartika Sari.

Menanggapi pemaparan tersebut, Kajati Sulsel Muhammad Syarifuddin menyambut baik langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Barru dan memberikan arahan tegas terkait pengawalan pembangunan daerah agar berjalan lancar dan bebas dari hambatan hukum. Ia mendorong agar setiap potensi kendala atau temuan pengawasan dapat dimitigasi sejak dini melalui kolaborasi yang solid antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).

"Penyelesaian setiap temuan harus dikedepankan melalui koordinasi dan sinergi yang baik antara APIP dan APH. Selain itu, saya meminta agar pemerintah daerah terus memaksimalkan dan memberdayakan peran Forkopimda yang ada di daerah, terutama dalam memberikan pendampingan hukum dan dukungan penuh terhadap kelancaran setiap agenda pembangunan daerah," tegas Muhammad Syarifuddin.

Makassar, 16 November 2026
KASI PENKUM KEJATI SULSEL

Bagikan tautan ini

Mendengarkan