Sikapi SEMA No 4 Tahun 2026 Tentang Putusan Bebas Kejati Sulsel Ikuti FGD Staf Ahli Jaksa Agung

Sikapi SEMA No 4 Tahun 2026 Tentang Putusan Bebas Kejati Sulsel Ikuti FGD Staf Ahli Jaksa Agung

 

KEJATI SULSEL, Makassar — Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulawesi Selatan, Prihatin, didampingi Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Teguh Suhendro, mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Staf Ahli Jaksa Agung yang diselenggarakan secara daring dari Lantai 2 Kantor Kejati Sulsel, Selasa (17/11/2026). FGD berskala nasional ini mengangkat tema krusial, yakni "Konsekuensi Berlakunya SEMA Nomor 04 Tahun 2026 terhadap Upaya Hukum Banding dan Kasasi Atas Putusan Bebas".

Ketua Panitia Pelaksana yang juga menjabat sebagai Staf Ahli Jaksa Agung, Hermon Dekristo, menjelaskan bahwa FGD ini digelar untuk menyikapi perubahan fundamental dalam KUHAP dan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 yang menegaskan tidak adanya lagi ruang untuk upaya hukum banding maupun kasasi terhadap putusan bebas. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman atas konstruksi hukum terbaru sekaligus memperkuat koordinasi antarlembaga peradilan. 

“Perubahan aturan ini menuntut institusi Kejaksaan untuk melakukan pembenahan internal secara masif dengan memperkuat kapasitas penuntutan serta meningkatkan kualitas penyusunan dakwaan dan tuntutan,” kata Hermon.

Membuka kegiatan tersebut, Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, menyampaikan arahan strategisnya. Ia menyebut bahwa putusan bebas pada hakikatnya memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi martabat manusia. Meski secara historis upaya hukum atas putusan bebas kerap menjadi perdebatan, kehadiran instrumen hukum yang baru telah memastikannya tidak dapat lagi diajukan banding maupun kasasi.

"Kedudukan tersebut tidak semata-mata memberikan kewenangan, tetapi pada saat yang bersamaan menuntut tanggung jawab besar. Kita harus memastikan bahwa setiap perkara yang dilimpahkan ke pengadilan telah dipersiapkan dengan konstruksi hukum yang presisi, alat bukti yang sah dan memadai, serta strategi penuntutan yang dapat dipertanggungjawabkan," urai Jaksa Agung.

Lebih lanjut, ST Burhanuddin menginstruksikan adanya transformasi penegakan hukum secara menyeluruh di setiap tahapan:
 * Tahap Pra-Penuntutan: Hubungan antara penyidik dan penuntut umum harus diarahkan pada koordinasi yang substantif. Penelitian berkas perkara tidak boleh sekadar menjadi proses pemenuhan kelengkapan administratif, melainkan sarana untuk menguji kecukupan alat bukti, menilai pemenuhan unsur delik, serta mengantisipasi persoalan di persidangan.
 * Tahap Penuntutan: Surat dakwaan wajib disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Dakwaan merupakan dasar sekaligus batas bagi keseluruhan proses pembuktian, sehingga setiap perumusannya harus memiliki keterkaitan logis dengan fakta dan alat bukti.
 * Tahap Persidangan: Penuntut umum dilarang sekadar bertindak sebagai pembaca dokumen administratif. Jaksa harus tampil sebagai litigator andal yang mampu melakukan proses pembuktian secara strategis untuk merekonstruksi kebenaran materiil. Argumentasi hukum di hadapan majelis hakim harus rasional, logis, dan adaptif. Perumusan tuntutan pidana (requisitoir) juga dituntut mencerminkan keseimbangan yang proporsional antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan rasa keadilan di masyarakat.

Menutup arahannya, Jaksa Agung mengingatkan seluruh jajaran agar tidak memandang ketiadaan upaya hukum terhadap putusan bebas sebagai pelemahan fungsi penuntutan. Sebaliknya, hal ini harus dijadikan momentum untuk meningkatkan kehati-hatian, memperkuat kualitas pembuktian, dan membangun sistem pengendalian perkara yang lebih ketat sejak tahap awal. Ia berharap FGD ini mampu melahirkan rekomendasi konkret sebagai bahan penyusunan pedoman teknis penuntutan.

"Ketika kesempatan untuk mengoreksi tidak ada lagi tersedia, memastikan setiap proses berjalan dengan benar sejak awal merupakan bentuk pertanggungjawaban tertinggi seorang penuntut umum," pungkas ST Burhanuddin memberikan penekanan kuat kepada seluruh jajaran Adhyaksa.

Makassar, 17 November 2026
KASI PENKUM KEJATI SULSEL

Bagikan tautan ini

Mendengarkan