Sidang Lanjutan Perkara Korupsi Bibit Nanas Sulsel Saksi Mahkota Ungkap Arahan Harga Pj Gubernur BB Hingga Markup Miliaran Rupiah
KEJATI SULSEL, Makassar — Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPH-BUN) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024. Sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Makassar, Kamis (12/11/2026), mengagendakan pemeriksaan saksi mahkota, di mana para terdakwa saling memberikan kesaksian di hadapan Majelis Hakim.
Pada persidangan kali ini, JPU menghadirkan Terdakwa Ir. Uvan Nurwahidah (Kuasa Pengguna Anggaran), Ririn Ryan Saputra Ajnur (Operator E-Katalog), Drs. Hasan Sulaiman (Pendamping Pejabat Negara), Rio Erlangga (Direktur PT Cipta Agri Pratama), dan Ir. Rimawaty Mansur (Direktur PT Almira Agro Nusantara) untuk bersaksi menyilang guna mengurai anatomi permufakatan jahat yang merugikan keuangan negara.
Fakta persidangan dari keterangan para saksi mahkota secara benderang menelanjangi konspirasi proyek sejak proses perencanaan, manipulasi tender, hingga penyelewengan dana. Rangkuman fakta krusial yang terungkap di ruang sidang meliputi:
• Intervensi Harga dan Volume Pengadaan: Terdakwa Uvan Nurwahidah mengakui bahwa bidangnya tidak pernah mengusulkan program bibit nanas, apalagi melakukan survei Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Penentuan volume fantastis sebanyak 4.000.000 batang dengan harga Rp15.000 per batang merupakan arahan langsung dari Pj. Gubernur Sulsel (BB) dalam sebuah pertemuan di Kantor DTPH-BUN pada November 2023.
• Rekayasa Aplikasi E-Katalog: Terdakwa Ririn Ryan Saputra membeberkan perannya di balik layar. Atas permintaan Rimawaty Mansur, Ririn mendaftarkan produk bibit nanas ke dalam e-Katalog versi 5 menggunakan akun PT Almira Agro Nusantara. Ia jugalah yang bertindak melakukan negosiasi fiktif dengan akun Dinas hingga menyepakati harga Rp14.950 per batang.
• Penyimpangan Lokasi Tanam (Fiktif CPCL): Terdakwa Hasan Sulaiman terungkap berperan aktif mengamankan kebijakan penanaman bibit di areal milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV di Kabupaten Bone. Lahan ini dipilih untuk mengakomodasi jutaan bibit, sama sekali mengabaikan proposal Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) yang diajukan oleh kelompok tani.
• Praktik Markup dan Pencucian Uang: Terdakwa Rio Erlangga mengungkap bahwa harga riil bibit nanas yang disepakati antara perusahaannya (PT CAP) dengan pemenang tender (PT Almira Agro Nusantara) hanyalah Rp10.000 per batang, mencerminkan adanya selisih harga atau markup yang sangat besar. Dari selisih miliaran rupiah tersebut, terungkap adanya aliran dana gelap yang ditukarkan ke dalam mata uang asing (Dolar Singapura dan Dolar Amerika Serikat) melalui penukaran valas di Makassar, serta dugaan penyiapan dana miliaran rupiah yang ditujukan untuk meredam pengusutan perkara di tingkat aparat penegak hukum.
Menanggapi kesaksian para terdakwa di persidangan, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, menegaskan bahwa keterangan saksi mahkota semakin memperkokoh dakwaan JPU terkait adanya persekongkolan masif dan terstruktur.
"Pemeriksaan saksi mahkota hari ini membongkar kedok korupsi proyek bibit nanas ini. Mulai dari penentuan harga yang tidak wajar sejak awal, pengondisian pemenang di e-katalog, hingga penikmat aliran dana hasil markup yang disembunyikan dalam bentuk valuta asing. Semua keterangan ini bersesuaian dan menjadi fakta bagi JPU untuk membuktikan unsur kerugian negara dan permufakatan jahat para terdakwa," tegas Soetarmi.
JPU Kejati Sulsel akan terus merangkai fakta persidangan ini untuk menuntut pertanggungjawaban maksimal. Para terdakwa dijerat dengan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Makassar, 12 November 2026
KASI PENKUM KEJATI SULSEL