Salah Paham Berujung Damai Kejati Sulsel Setujui Restorative Justice Kasus Penganiayaan di Makassar

Salah Paham Berujung Damai Kejati Sulsel Setujui Restorative Justice Kasus Penganiayaan di Makassar

KEJATI SULSEL, Makassar— Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) kembali menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice/RJ). Persetujuan ini diberikan atas perkara tindak pidana penganiayaan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar. Keputusan tersebut ditetapkan usai pelaksanaan ekspose perkara secara virtual pada Selasa (18/11/2026).

Ekspose perkara dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Muhammad Syarifuddin, didampingi Wakajati Sulsel, Prihatin, Aspidum, Teguh Suhendro, Koordinator, Nur Utami Dewi Saudi, beserta jajaran Pidum Kejati Sulsel. Dari pihak Kejari Makassar, ekspose dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Andi Panca Sakti, Kasi Pidum, Fri Harmoko, serta Jaksa Fasilitator, A. Sri Yuliana Djufri.

Perkara yang diajukan RJ ini melibatkan seorang perempuan berusia 20 tahun berinisial ARRA alias A, warga Kecamatan Mariso, Kota Makassar selaku Tersangka. Tersangka yang merupakan karyawati di Lego-Lego Foodcourt CPI disangka melanggar Pasal 466 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atas dugaan penganiayaan terhadap saksi korban berinisial HFO (63), seorang ibu rumah tangga warga Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.

Kasus ini bermula pada Sabtu, 3 Januari 2026, sekitar pukul 14.00 WITA. Tersangka yang merasa tidak terima karena melihat saksi korban bersenggolan dengan nenek dan ibunya saat menghadiri pesta pernikahan tetangga, kemudian menunggu korban di teras rumahnya. Saat korban melintas, Tersangka menghampiri dan menegur korban. Karena suara musik yang keras, korban tidak mendengar perkataan Tersangka. Tersangka yang tersulut emosi kemudian memukul wajah korban dengan tangan mengepal sebanyak satu kali sebelum dilerai oleh warga sekitar.

Akibat kejadian tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Tk.II Makassar, korban mengalami luka memar di pipi kiri dan hidung akibat kekerasan benda tumpul, yang sempat menghalangi aktivitasnya selama beberapa waktu.

Penyelesaian perkara di luar persidangan melalui mekanisme keadilan restoratif ini diajukan karena telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 80 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, di antaranya:

* Tindak pidana yang disangkakan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Kategori III.
* Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, yang dikuatkan dengan hasil penelusuran data SIPP di PN Makassar, PN Sungguminasa, dan PN Maros yang seluruhnya nihil.
* Telah ada kesepakatan perdamaian secara kekeluargaan antara kedua belah pihak yang difasilitasi oleh Jaksa Fasilitator, A. Sri Yuliana Djufri, S.H., M.H.
* Luka yang dialami korban sudah membaik dan pulih.
* Terdapat pertimbangan sosiologis berdasarkan hasil profiling, di mana Tersangka merupakan anak tunggal yang menjadi tulang punggung keluarga dengan pekerjaan sebagai karyawati Lego-Lego Foodcourt CPI dan tidak memiliki penghasilan tetap.

Mengawali arahannya, Kajati Sulsel Muhammad Syarifuddin menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran Kejari Makassar yang telah memfasilitasi perdamaian perkara tersebut.

"Setelah mendengarkan paparan yang disampaikan dan kelengkapan administrasi yang dikirimkan, maka kami mempertimbangkan bahwa permohonan penghentian penuntutan berdasarkan mekanisme keadilan restoratif telah memenuhi persyaratan, yaitu adanya perdamaian dan dikembalikannya kerugian yang diharapkan dapat memulihkan keadaan seperti semula," tegas Muhammad Syarifuddin.

"Maka saya memutuskan perkara yang diajukan permohonan MKR atas nama Tersangka AR yang disangka melanggar Pasal 466 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Telah memenuhi syarat subjektif dan objektif Mekanisme Keadilan Restoratif sesuai Pasal 80 KUHAP 2025 dan disetujui permohonan untuk diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif," tambahnya.

Selanjutnya, Kajati Sulsel menginstruksikan Kejaksaan Negeri Makassar untuk segera meminta penetapan persetujuan RJ ke Pengadilan Negeri setempat. Apabila Tersangka ditahan, agar segera dikeluarkan dari tahanan setelah mendapatkan persetujuan RJ dari PN setempat. Jajaran juga diminta segera merampungkan penyelesaian barang bukti dan administrasi sesuai ketentuan, mendokumentasikan kegiatan, menjilid berkas RJ dengan *cover* putih, serta melaporkan hasil pelaksanaannya secara berjenjang.

Menutup kegiatan ekspose, Kajati Sulsel kembali memberikan peringatan tegas kepada seluruh jaksa. "Untuk menjadi perhatian bagi para jaksa bahwa dilarang dan tidak boleh ada transaksional dalam penyelesaian perkara. Jika terjadi, maka pimpinan akan menindak tegas. Demikian untuk dilaksanakan," pungkasnya.

Makassar, 18 November 2026
KASI PENKUM KEJATI SULSEL

Bagikan tautan ini

Mendengarkan